MALUKUBISA.COM, Ambon — Dewan Pimpinan Pusat Hena Hetu (DPP Hena Hetu) melontarkan kecaman keras terhadap aksi intimidasi yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Gubernur Maluku. Dalam pernyataan resminya, Ketua DPP Hena Hetu, Saleh Hurasan, menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk premanisme yang harus dilawan dan tidak boleh diberi ruang dalam sistem pemerintahan yang sah.
“Kami tidak akan diam melihat praktik intimidasi terhadap kepala daerah. Ini bukan kritik, ini ancaman. Dan ancaman terhadap institusi negara adalah bentuk pembangkangan yang harus ditindak,” tegas Saleh Hurasan.
DPP Hena Hetu juga menyoroti lemahnya pengawasan dan pengamanan dari aparat terkait, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Saleh mendesak Gubernur untuk segera mengevaluasi Kepala Satpol PP yang dinilai lalai dan tidak mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya. “Kalau tidak sanggup menjaga wibawa pemerintahan, lebih baik dicopot. Jangan biarkan jabatan strategis diisi oleh orang yang tidak siap,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, DPP Hena Hetu juga mengingatkan seluruh kelompok masyarakat untuk tidak bertindak di luar koridor hukum. “Kami mendukung kebebasan berpendapat, tapi bukan kebebasan untuk mengintimidasi. Demokrasi bukan panggung kekerasan,” tutup Saleh.
Insiden ini menjadi alarm keras bagi semua pihak bahwa stabilitas pemerintahan tidak boleh diganggu oleh tindakan-tindakan liar yang mengatasnamakan kepentingan kelompok. DPP Hena Hetu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bebas dari tekanan premanisme. (*/tim
